Awas, Caleg Minyak Goreng Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas

Informasi Kesehatan


IDNEWS.CO.ID – Kasus pidana pemilu lantaran membagikan minyak goreng saat kampanye yang dialami Caleg Perindo David H Raharja mendapatkan dukungan dari Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Sahrianta Tarigan.

Menurut dia, persoalan yang dialami calegnya sama sekali tidak menggangu elektabilitas partainya di pileg dan pilpres.
“Elektabikitas Perindo di DKI cukup stabil. Lagipula hanya minyak goreng kok, kecuali persoalan itu menyangkut korupsi, OTT atau Kriminal lainya,” ujar dia.

Menurut Sahrianta, caleg Perindo tersebut harus mengikuti proses hukum yang ada. Sebab, parpol mengakui jika yang bersangkutan merupakan caleg baru yang tidak mengerti aturan yang ada.

“Kita jalani proses hukum. Karena David ini adalah caleg baru, tentunya saat dia membagikan minyak goreng bertujuan membantu masyarakat. Saya yakin sama sekali tidak ada niat untik money politik. Cuma secara administrasi dia tidak melapor,” ujar Sahrianta kepada idnews.co.id di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

loading...

Sahrianta mengungkapkan, persoalan bagi-bagi minyak goreng tidak hanya dilakukan oleh caleg dari partainya, melainkan partai lain pun akan melakukan hal yang sama. “Pertanyaanya apakah caleg-caleg partai lain tidak ada memberikan sesuatu kemasyarakat ?. Bisa jadi tidak hanya minyak goreng. Jadi kita lihat aja nanti ?,” jelasnya.

Seperti diketahui, pagi tadi David menjalankan proses persidangan pukul 09.00 Wib dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa penuntut umum, Fedrik Adhar dan Erma Octora. Dalam tuntutannya jaksa menuntut satu tahun penjara kepada caleg DPRD DKI Jakarta Partai Perindo David H. Rahardja terjerat perkara dugaan tindak pidana pemilu, pembagian minyak goreng saat kampanye.

Sidang masih akan berlanjut minggu depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan terdakwa. David H. Rahardja terjerat dugaan tindak pidana pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnnya kepada masyarakat

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurut Puadi, koordinator Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta, persoalan itu terkait dengan ketentuan pasal 482 ayat 1 UU No 7/2017.

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Pada ayat 2 dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan banding. Permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan.(sof)

sumber : idnews

powered by Surfing Waves
loading...

|
Baca Lagi
close